Materi Bintek Kesekretariatan Panwaslu Se-Kalsel

Diadakan tanggal 26-28 Mei 2009.

Materi :

1. Dari Kesbanglinmas, klik ini

2. Dari Anggaran, dalam proses

3. Dari KPPN, dalam proses

4. Dari Pajak, klik ini

Rakorda Sentra Gakkumdu Se-Kalsel 2009

Pengawasan terhadap semua tahapan Pemilu 2009 menjadi tugas, tanggung jawasb dan wewenang Bawaslu ditingkat Pusat, Panwaslu Provinsi ditingkat Provinsi, Panwaslu Kab/Kota ditingkat Kab/Kota, Panwaslu Kecamatan ditingkat Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan di tingkat Desa/Kelurahan, juga Pengawas Pemilu Luar Negeri di Luar Negeri.

Secara garis besar Pelanggaran Pemilu yang ditangani Pengawas Pemilu yang ditangani Pengawas Pemilu dikategorikan menjadi dua yakni Pelanggaran Administrasi yang oleh Panwaslu akan diteruskan/direkomendasikan ke KPU untuk diselesaikan, sedangkan untuk Pelanggaran Pidana diteruskan oleh Panwaslu ke Penyidik Kepolisian.

Khusus untuk Penanganan Pelanggaran Pidana Pemilu telah dibentuk Sentra Gakkumdu (Dari tingkat pusat sampai ke tingkat Kabupaten/Kota) yang terdiri dari unsur Kepolisian, Kejaksaan, dan Panwaslu dari tiap tingkatan, untuk mempercepat penanganan proses penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu.

Maka untuk menyamakan persepsi dan keterpaduan diantara ketiga unsur tersebut, pada tanggal 20-22 Maret 2009 bertempat di Hotel Pesona Banjarmasin, diadakan Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu Kabupaten/Kota Se-Kalsel agar Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu 2009dapat dilakukan secara Cepat, Tepat, dan Produktif.


Berikut materi-materinya Rakorda Sentra Gakkumdu :

1. Keynote Ketua Panwaslu Prov. Kalsel, klik ini

2. Dari Koor. Bid. Hukum & Penanganan Pelanggaran Pemilu Panwaslu Kalsel, Klik ini

3. Dari Direskrim Polda Kalsel, klik ini

4. Dari Asipidum Kejati Kalsel, klik ini

5. Catatan Sidang Pleno, klik ini

6. Kesimpulan/Tindak Lanjut – Ketua Panwaslu Kalsel, klik ini

Materi Pelatihan Pengawasan Pemilu 2009

Materi Pelatihan Pengawasan dari pemateri :

1. SF. Agustiani Tio Fridelina Sitorus, SE (Anggota Bawaslu), klik ini

2. KPU Prov. Kalsel, klik ini

3. Prof. DR. Hadin M, SH, M.Hum, klik ini

4. Jamaluddin, MSi, klik ini

5. Andi Tenri, S.IP, MSi, klik ini

6. M. Effendi, SH, MH, klik ini

Unsur Tindak Pidana Pemilu 2009

Ketentuan pidana dalam undang-undang pemilu Nomor 10 Tahun2008, diatur dalam pasal 260 s/d pasal 311.

Sebagai pedoman untuk lebih memudahkan penerapan pasal -pasal pidana tersebut dapat dipergunakan matrik unsur-unsur tindak pidana pemilu yang dapat didownload disini.

Persiapan Pelatihan Pengawasn Pemilu Tn 2009 Bagi Panwaslu Kab/Ko SeKalsel

Acara yang akan dilaksanakan pada tgl 27 Feb – 1 Mar 2009 bertempat di Hotel Jelita Banjarmasin ini cuma memerlukan persiapan selama 3 hari saja.

Para peserta yaitu seluruh Anggota Panwaslu Kabupaten/Kota se-Kalsel. Materi-materi akan disampaikan dari Bawaslu Republik Indonesia, Panwaslu Prov. Kalsel, KPU Prov. Kalsel, Prof. DR. Hadin M, SH, M.Hum, M. Effendi, SH, MH, Andi Tantri, S.IP, dan Jamaluddin, MSi.

Penggunaan Fasilitas

1. Penggunaan kendaraan dinas dan biaya perawatannya

2. penggunaannya rumah dinas beserta prlengkapannya untuk menunjang kegiatan kampanye;

3. penggunaan gedung dan sarana kantor-kantor pemerintah dan kelengkapannya untuk kegiatan kampanye.

4. penggunaan peralatan dan bahan-bahan kantor seperti mesin faksmili, mesin fotokopi, kertas, kamera, LCD/Infocus, komputer dan lain-lain.

5. Pengguanaan sarana mobilitas seperti kendaraan dinas meliputi kendaraan dinas Pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai

6. Pengguanaan alat transportasi lainnya seperti Pesawat Udara, kapal laut dan speed boat.

7. pengguanaan radio daerah dan sandi/telekomunikasi milik pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota

Bentuk-Bentuk Pelanggaran Cuti, Fasilitas Negara Dan Fasilitas Terkait Dengan Jabatan Pejabat Negara Dalam Pemilu

PENYALAHGUNAAN JABATAN OLEH PEJABAT NEGARA DALAM BENTUK DUKUNGAN LAIN

1. Melakukan kampanye tidak mengajukan cuti dan tidak diizinkan cuti;

2. pemberian sumbangan pada parpol melebihi ketentuan perunda-undangan;

3. menyuruh bawahannya untuk melakukan kegiatan-kegiatan kampanye terselubung, yang disertai dengan janji dan/atau ancaman terhadap jabatan;

4. menggunakan waktu kerja (jam dinas) untuk kepentingan suatu partai politik;

5. menggunakan waktu istirahat perjalanan dinas yang dibiayai keuanagan negara untuk kepentingan Partai Politik tertentu;

6. memasang satu atau lebih atribut suatu partai politik oada kantor, gedung dan kendaraan milik pemerintah;

7. memberikan pernyataan secara terbuka kepada umum tentang suatu partai politik baik yang berupa dukungan ataupun kritik;

8. memakai atribut suatu partai politik, seperti jaket, emblem, bendera, tanda gambar, dan gambar tokoh dan kandidat partai pada jam kerja (jam dinas) ;

9. menggunakan atribut pegawai negeri sipil atribut birokrasi dan pejabat pemerintah seperti pakaian seragam dan kelengkapannya, emblem, topi, dan tanda identitas diri, ketika menghadiri kegiatan kampanye suatu partai politik kecuali ketika tengah menjalankan tugas pemerintahan;

10. memberikan celah-celah yang terkandung dalm peraturan perundang-undangan yang berlaku demi kepentingan suatu partai politik dan/atau untuk memusuhi suatu partai politik;

11. memberi keistimewaan kepada atau melakukan diskriminasi terhadap anggota atau aktivis suatu partai politik ketika melaksanakan tugas mendapatkan dan mengolah informasi;

12. menggunakan acara kunjungan dinas ke daerah sekaligus untuk kepentingan partai;

13. berbicara dengan kapasitas pejabat negara/pemerintah ketika melaksanakan tugas partai tertentu;

14. menyerahkan satu atau lebih aspek penyelenggaraan suatu program pemerintah, pelaksanaan ataupun monitoring kepada suatu partai politik;

15. melakukan KKN dalam penunjukan rekanan pelaksana proyek pemerintah, dan hasilnya adalah untuk kepentingan parpol;

16. tutup mata terhadap kegiatan kampanye pemilu yang dilakukan oleh bawahan;

17. membiarkan penggunaan tiang listrik, tiang telepon, rambu-rambu lalu lintas sebagai penyangga tiang-tiang bendera saat kampanye;

18. membiarkan pembangunan posko-posko partai yang dapat mengganggu kepentingan umum dan ketidakadilan bagi pserta Pemilu (misalnya : pembangunan posko di atas trotoar jalan, pembangunan posko di atas tanah negara);

19. membiarkan pemasangan spanduk ucapan hari raya dari partai peserta Pemilu tanpa batas wakjtu yang tegas ;

20. memberi atau menolak memberikan suatu jenis pelayanan publik kepada seorang warga negara karena yang bersangkutan mendukung suatu partai politik dan/atau memusuhi suatu partai politik;

21. memberikan keistimewaan kepada atau melakukan diskriminasi terhadap suatu partai politik dalam pemberian izin dan pelayanan administratif lainnya;

22. memberi keistimewaan kepada atau melakukan diskriminasi terhadap suatu partai politik dalam penegakan hukum dan peraturan perundang-undanagan yang berlaku;

23. memberikan keistimewaan kepada atau melakukan diskriminasi tehadap suatu partai politik dalam memberikan perlindungan dan pengayoman keamanan dan ketertiban.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.