Bentuk-Bentuk Pelanggaran Cuti, Fasilitas Negara Dan Fasilitas Terkait Dengan Jabatan Pejabat Negara Dalam Pemilu

PENYALAHGUNAAN JABATAN OLEH PEJABAT NEGARA DALAM BENTUK DUKUNGAN LAIN

1. Melakukan kampanye tidak mengajukan cuti dan tidak diizinkan cuti;

2. pemberian sumbangan pada parpol melebihi ketentuan perunda-undangan;

3. menyuruh bawahannya untuk melakukan kegiatan-kegiatan kampanye terselubung, yang disertai dengan janji dan/atau ancaman terhadap jabatan;

4. menggunakan waktu kerja (jam dinas) untuk kepentingan suatu partai politik;

5. menggunakan waktu istirahat perjalanan dinas yang dibiayai keuanagan negara untuk kepentingan Partai Politik tertentu;

6. memasang satu atau lebih atribut suatu partai politik oada kantor, gedung dan kendaraan milik pemerintah;

7. memberikan pernyataan secara terbuka kepada umum tentang suatu partai politik baik yang berupa dukungan ataupun kritik;

8. memakai atribut suatu partai politik, seperti jaket, emblem, bendera, tanda gambar, dan gambar tokoh dan kandidat partai pada jam kerja (jam dinas) ;

9. menggunakan atribut pegawai negeri sipil atribut birokrasi dan pejabat pemerintah seperti pakaian seragam dan kelengkapannya, emblem, topi, dan tanda identitas diri, ketika menghadiri kegiatan kampanye suatu partai politik kecuali ketika tengah menjalankan tugas pemerintahan;

10. memberikan celah-celah yang terkandung dalm peraturan perundang-undangan yang berlaku demi kepentingan suatu partai politik dan/atau untuk memusuhi suatu partai politik;

11. memberi keistimewaan kepada atau melakukan diskriminasi terhadap anggota atau aktivis suatu partai politik ketika melaksanakan tugas mendapatkan dan mengolah informasi;

12. menggunakan acara kunjungan dinas ke daerah sekaligus untuk kepentingan partai;

13. berbicara dengan kapasitas pejabat negara/pemerintah ketika melaksanakan tugas partai tertentu;

14. menyerahkan satu atau lebih aspek penyelenggaraan suatu program pemerintah, pelaksanaan ataupun monitoring kepada suatu partai politik;

15. melakukan KKN dalam penunjukan rekanan pelaksana proyek pemerintah, dan hasilnya adalah untuk kepentingan parpol;

16. tutup mata terhadap kegiatan kampanye pemilu yang dilakukan oleh bawahan;

17. membiarkan penggunaan tiang listrik, tiang telepon, rambu-rambu lalu lintas sebagai penyangga tiang-tiang bendera saat kampanye;

18. membiarkan pembangunan posko-posko partai yang dapat mengganggu kepentingan umum dan ketidakadilan bagi pserta Pemilu (misalnya : pembangunan posko di atas trotoar jalan, pembangunan posko di atas tanah negara);

19. membiarkan pemasangan spanduk ucapan hari raya dari partai peserta Pemilu tanpa batas wakjtu yang tegas ;

20. memberi atau menolak memberikan suatu jenis pelayanan publik kepada seorang warga negara karena yang bersangkutan mendukung suatu partai politik dan/atau memusuhi suatu partai politik;

21. memberikan keistimewaan kepada atau melakukan diskriminasi terhadap suatu partai politik dalam pemberian izin dan pelayanan administratif lainnya;

22. memberi keistimewaan kepada atau melakukan diskriminasi terhadap suatu partai politik dalam penegakan hukum dan peraturan perundang-undanagan yang berlaku;

23. memberikan keistimewaan kepada atau melakukan diskriminasi tehadap suatu partai politik dalam memberikan perlindungan dan pengayoman keamanan dan ketertiban.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: